Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Halo teman-teman kali ini saya akan menjelaskan ihwal Kehidupan Ekonomi Republic of Indonesia pada Awal Kemerdekaan secara lengkap dan tepat, semoga ini mampu membantu teman-teman sebagai materi untuk pembelajaran. Yuk Langsung saja simak dibawah ini.

Pada awal berdirinya, Republik Republic of Indonesia mewarisi keadaan ekonomi yang sangat kacau dari perintah kedudukan Jepang. Inflasi yang berat menimpa negara kita. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali.

Ditambah diedarkannya uang cadangan sebesar 2,3 milyar. Tidak mengherankan apabila kita mengalami kekacauan ekonomi yang luar biasa. Pemerintah tidak mampu menyatakan tidak berlakunya uang Jepang, lantaran adalah belum memiliki penggantinya. 

Kas kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat kurang sebaliknya pengeluaran terus bertambah. Untuk sementara waktu memutuskan berlakunya iii mata uang sekaligus, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia), uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pemerintah pendudukan Jepang. ketiganya merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Situasi ekonomi diperparah dengan blokade Belanda sejak kedatangan kembali ke Republic of Indonesia bersama sekutu. Alasan pihak Belanda melakukan blokade adalah sebagai berikut :

1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2. Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha abstrak lainnya.
3. Melindungi bangsa Republic of Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Tujuan dari blokade ini adalah menjatuhkan Republik Republic of Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi. Akan tetapi apapun tindakan Belanda, pemerintah RI tidak menyerah dan tidak tinggal diam.

Dengan persetujuan BP KNIP, menteri keuangan Ir. Surachman mengeluarkan kebijakan "pinjaman nasional". Pinjaman itu direncanakan akan mencapai Rp. 1.000.000.000,00 yang dibagi dalam dua tahap. 

Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam waktu xl tahun. Ternyata kebijaksanaan pemerintah mendapatkan pertolongan dan sambutan yang baik dari rakyat. Buktinya, pada tahun pertama pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Keberhasilan ini menyampaikan betapa besar iman dan pertolongan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal six Maret 1946, tiba-tiba sekutu (Belanda) mengumumkan berlakunya uang NICA. Pemberlakuan uang NIKA dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah merosot.

Perdana Menteri Sutan Syahrir memprotes tindakan itu dan menuduh pihak serikat (Belanda) melanggar persetujuan bahwa kedua belah pihak tidak akan mengeluarkan mata uang baru sebelum situasi politik mantap, lantaran adalah pengeluaran itu memiliki arti politik.

Pemerintah menolak penggunaan uang tersebut dan menyatakan bukan alat pembayaran yang sah. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang dikenal dengan nama "Oeang Republik Indonesia" (ORI).

Sejak ketika itu dikukuhkan penukaran mata uang Jepang dengan ORI. Setiap Rp. 1.000,00 mata uang Jepang ditukar dengan Rp. 1,00 mata uang ORI.

Selanjutnya pada bulan Februari 1946, pemerintah berusaha merancang penyelesaian work ekonomi dengan menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Dalam Konferensi pertama ini, pemerintah berusaha menanggulangi work ekonomi secara konseptual.

Konferensi Ekonomi kedua dilangsungkan pada tanggal six Mei 1946. Masalah utama yang dibahas, ibarat meningkatkan produksi dan distribusi materi makanan, work sandang status, dan administrasi milik perkebunan asing.

Beberapa kebijaksanaan yang berhasil diputuskan, yakni mendirikan Badan Persediaan Pembagian Bahan Makanan (BPPBM) yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Selain itu, atas inisiatip Menteri Kemakmuran dr. A.K Gani pada tanggal xix Januari 1947 dibentuk planning Board (Badang Perancang Ekonomi).

Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi adalah sebagai beriku.

1. Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda, menjadi milik pemerintah Republik Indonesia.
2. Bangunan umum vital milik abstrak akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi.
3. Perusahaan modal abstrak akan dikembalikan kepada yang berhak sehabis diadakan perjanjian RI-Belanda.

Usaha yang ditempuh Badan Perancang Ekonomi belum membawa hasil yang diharapkan. Oleh lantaran adalah itu, Menteri Usaha Bahan Makanan, I.J. Kasimo merencanakan programme ekonomi untuk memecahkan work ekonomi secara konseptual, praktis, dan realistis.

I.J. Kasimo merencanakan programme ekonomi selama lima tahun yang dikenal dengan sebutan Kasimo Plan. Isinya antara lain berikut ini.

1. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul.
2. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian.
3. Penanaman kembali tanah-tanah kosong.
4. Pemindahan penduduk (transmigrasi) xx juta jiwa dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Di samping itu, pemerintah juga berusaha mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), merupakan wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang digiatkan lagi.

Selain PTE, juga ada beberapa usaha gabungan ibarat Gabungan Perusahaan Perindustrian, Gabungan Saudagar Republic of Indonesia Daerah Aceh (Gasida), dan lain-lain. Kesemuanya aktif berpartisipasi dalam usaha menegakkan ekonomi pada masa perang kemerdekaan.

Nah itulah pembahasan mengenai Kehidupan Ekonomi Republic of Indonesia pada Awal Kemerdekaan yang mampu saya bahas. Semoga artikel ini mampu bermanfaat untuk teman-teman dan mampu membantu teman-teman untuk berguru ihwal teori perubahan sosial.

Bagikan Artikel ini