Perkembangan Politik Dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan

Sejarah Perkembangan politik Republic of Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan pada masa demokrasi liberal berjalan cukup panjang, mirip apa sejarah dan kronologinya? berikut ini ulasannya.

1. Masa Demokrasi Liberal

Pada kurun waktu 1950-1959 Republic of Indonesia melakukan sistem demokrasi liberal. Pada kurun waktu tersebut merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Dua partai terkuat pada masa itu yaitu PNI dan Masyumi yang silih berganti memimpin kabinet.

Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet, keadaan ini menjadikan ketidakstabilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa sehabis penyerahan kedaulatan dai tangan Belanda yaitu sebagai berikut.

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 hingga 21 Maret 1951).
2. Kabinet Sukiman (27 Apr 1951 hingga two Apr 1952).
3. Kabinet Wilopo (3 Apr 1952 hingga three Juni 1953).
4. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955).
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 hingga three Maret 1956).
6. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (20 Maret 1956 hingga four Maret 1957).
7. Kabinet Djuanda (9 Apr 1957 hingga five Juli 1959).

2. Pemilihan Umum Tahun 1955

Pemilihan umum merupakan salah satu prasyarat agar sistem pemerintahan yang demokratis mampu berfungsi. Dalam aktivitas Kabinet Burhanuddin Harahap, duduk kasus pemilihan umum menjadi duduk kasus khusus yang mendapatkan perhatian serius.

Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilihan umum mampu terlaksana. Lebih dari 39 juta rakyat Republic of Indonesia memperlihatkan hak suaranya, Hasil dari pemilihan umum pertama itu dimenangkan oleh empat partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sementara partai-partai yang lainnya mendapatkan bunyi yang jauh lebih kecil dari keempat partai tersebut.

Kemudian pada tanggal fifteen Desember 1955, di selenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante. Suasana pemilihan Konstituante ini lebih tenang dibandingkan saat pemilihan anggota DPR.

Dengan keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955, maka kiprah Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai, namun keadaan politik dalam negeri sehabis pemilihan umum tetap belum stabil.

3. Masa Demokrasi Liberal

a. Dekret Presiden dan Tindak Lanjutnya

1. Latar belakang Dekret Presiden five Juli 1959

Kehidupan kenegaraan pada masa Demokrasi Liberal tidak pernah stabil. Sementara itu kehidupan ekonomi masih sangat menyedihkan. Selain itu Konstituante yang dibentuk oleh pemilu tahun 1955 yang mendapatkan kiprah menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUDS 1950 mengalami jalan buntu.

Melihat gejala yang demikian, maka pada tanggal 22 Apr 1959 di depan sidang Konstituante, presiden Soekarno menyarankan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

2. Dekret Presiden five Juli 1959

Pada tanggal three Juni 1959 Konstituante mengadakan reses dan muncul desa-desu bahwa anggota konstituante tidak akan menghadiri sidang. Situasi politik menjadi tidak menentu, ditambah lagi munculnya beberapa pemberontakan.

Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden five Juli 1959 yang isinya sebagai berikut.

1. Membubarkan Konstituante.
2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak berlakunya UUDS 1950.
4. Membentuk MPRS dan DPAS.

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 maka kekuasaan kepala negara dan pemerintah di tangan presiden.

3. Tindak Lanjut Dekret Presiden

Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden five Juli 1959 oleh Presiden Soekarno maka berakhirlah masa Demokrasi Liberal di Republic of Indonesia dan digantikan dengan demokrasi terpimpin.

Pada mulanya demokrasi terpimpin diartikan demokrasi yang dipimpin oleh kecerdikan dalam permusyawaratan/perwakilan (menurut Undang-Undang Dasar 1945). "Dalam permusyawaratan/perwakilan" berarti di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Akan tetapi oleh presiden Soekarno pengertian terpimpin ditafsirkan terpimpin oleh presiden sendiri, untuk itu kemudian muncul atribut "Pemimpin Besar Revolusi". Dengan kata lain, demokrasi terpimpin menjadi demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno selaku Pemimpin Besar Revolusi.

Sebagai tindak lanjut dari Dekret Presiden five Juli 1959, presiden membentuk lembaga-lembaga negara mirip MPRS, DPAS, DPR-RG, Kabinet Kerja, dan Front Nasional.

b. Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Republic of Indonesia tidak spenuhnya diabadikan untuk kepentingan dalam negeri (kepentingan nasional). Sebagian dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, untuk kepentingan politik 'mercusuar' (mengejar kemegahan di tengah-tengah pergaulan antarbangsa). Hal ini terang merupakan penyimpangan dari politik luar negeri yang bebas aktif.

Beberapa tindakan pemerintahan yang mengarah ke politik mercusuar, antara lain.

1. Membagi kekuatan politik didunia menjadi dua yaitu Old Established Forces (Oldefo) dan New Emerging Forces (Nefo).
2. Pemerintah menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo, yang dikenal dengan nama Game of The Emerging Forces (Ganefo) di DKI Jakarta pada tanggal 10-12 Nov 1963. Ganefo merupakan pesta olahraga akbar di Republic of Indonesia yang diikuti oleh negara-negara Nefo.
3. Memasuki tahun 1965, Republic of Indonesia membentuk poros Jakarta-Peking dan poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang menyeret Republic of Indonesia semakin dekat kepada negara-negara komunis.

c. konfrontasi dengan Malaysia

Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah menjalankan politik konfortansi dengan Malaysia. Hal ini di sebabkan pemerintah tidak sepakat dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonisme Inggris yang membahayakan Republic of Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi itu, presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikorja) pada tanggal two Mei 1964 yang isinya sebagai berikut.

1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.
2. Bantulah usaha rakyat di Malaysia, Singapura, Sabah, dan Serawak untuk menggagalkan negara boneka Nekolim, Malaysia.

Pelaksanaan Dwikora itu diawali dengan pembentukan Komando Siaga yang dipimpin oleh Marsekal Omar Dani. Komando Siaga ini bertugas untuk mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat.

Hal ini memperlihatkan adanya campur tangan Republic of Indonesia pada duduk kasus dalam negeri Malaysia. Bila berpegangan pada politik luar negeri yang bebas aktif, seharusnya Republic of Indonesia turut aktif menjaga perdamaian dunia bukan justru melakukan konflik.

d. Republic of Indonesia Keluar dari Keanggotaan PBB

Ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia masih berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Padahal saat itu Republic of Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, Republic of Indonesia terang tidak menyetujui pencalonan itu.

Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964, Pernyataan presiden ini disertai dengan ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB seandainya PBB mendapatkan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

Pada kenyataannya Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam menyikapi kenyataan tersebut Presiden Soekarno menyatakan Republic of Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pernyataan itu diumumkan oleh presiden Soekarno di DKI Jakarta pada tanggal vii Januari 1965.

e. Perjuangan Pengembalian Irian Barat

pada masa Demokrasi Terpimpin duduk kasus pengembalian Irian Barat ini kembali ditegaskan dengan perjuangan, usaha untuk mengembalikan Irian Barat ditempuh melalui jalur diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer.

1. Perjuangan melalui Jalur Diplomasi

Upaya diplomasi untuk merebut kembali Irian Barat dilakukan baik secara bilateral, multilateral maupun internasional. Diplomasi secara bilateral dilakukan pribadi dengan pihak Belanda mulai tahun 1950 semasa Kabinet Natsir.

Usaha ini dilakukan oleh kabinet-kabinet berikutnya, akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan sebagai balasan dari ambisi Belanda untuk tetap menguasai wilayah Irian Barat.

Setelah diplomasi secara bilateral gagal, maka Kabinet Ali Sastroamijoyo I menempuh diplomasi multilateral, yakni memperjuangkan duduk kasus Irian Barat di forum solidaritas Asia-Afrika mirip konferensi Asia-Afrika. Disamping itu, Kabinet Ali Sastroamijoyo juga memperjuangkan melalui diplomasi internasional, yakni forum PBB.

2. Perjuangan melalui Jalur Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Oleh karena melalui jalan diplomasi tidak ada hasilnya, pemerintah Republic of Indonesia menggunakan jalan lain, yakni mengambil sikap keras dan tegas terhadap Belanda, yaitu sebagai berikut.

1. Pada tanggal xiii Februari 1956 Republic of Indonesia membatalkan ikatan Uni Indonesia-Belanda.
2. Pada tanggal three Mei 1956 Republic of Indonesia membatalkan persetujuan KMB.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soa Siu, dan Sultan Tidore, Zainal Abidin Syah diangkat sebagai gubernurnya.
4. Pada tanggal 195 dilakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Pada tanggal eighteen Nov 1957 di DKI Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat.
5. Pada tanggal 17 Agustus 1960 pemerintah RI secara sepihak memutuskan korelasi diplomatik dengan Pemerintah Kerajaan Belanda.

3. Perjuangan Melalui Jalur Konfrontasi Militer

Dalam rangka usaha pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno di depan rapat raksasa di Yogyakarta pada tanggal xix Desember 1961 mengeluarkan suatu komando yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi sebagai berikut.

1. Gagalkan pembentukan "Negara Boneka Papua" buatan Kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Langkah pertama untuk melakukan Trikora yaitu membentuk suatu komando operasi, yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada tanggal two Januari 1962. Sebagai Panglima Komando Mandala yaitu Mayor Jenderal Soeharto.

Sebelum Komando Mandala bekerja aktif, unsur militer yang tergabung dalam Motor Torpedo Boat (MTB), telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Akan tetapi jasus Belanda mengetahuinya, sehingga pada tanggal fifteen Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru yang dikenal dengan "Peristiwa Aru".

Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, kapal MTB beserta Macan Tutul beserta pasukannya terbakar dan tenggelam. Komodor Yos Sudarso, Deputi KSAL dan Kapten Wiratno juga gugur bersama tenggelamnya MTB Macan Tutul.

4. Akhir Perjuangan Pengembalian Irian Barat

Diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker mengajukan usul perdamaian yang dituangkan dalam Bunker Proposal (Rencana Bunker) yang isinya:

1. Meminta pihak Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada RI dengan perantara PBB.
2. Sesudah sekian tahun dibawah pemerintah RI, rakyat Irian Barat diberi kesempatan untuk memilih pendapatnya.

Rencana Bunker ini diterima baik oleh kedua belah pihak. Akhirnya pada tanggal fifteen Agustus 1962, Republic of Indonesia dan Belanda sepakat mengadakan perundingan di Markas Besar PBB, New York.

Hasilnya dikenal dengan Persetujuan New York, yang isinya antara lain sebagai berikut.

1. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) atau Penyelenggara Pemerintah Sementara PBB paling lambat 1 Oktober 1962.
2. Bendera Republic of Indonesia mulai dikibarkan di Irian Barat tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
3. Pemerintah RI secara resmi akan mendapatkan pemerintahan atas Irian Barat dari UNETA paling lambat tanggal 1 Mei 1963.
4. Pemerintah RI wajib menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat (perpera) paling lambat in conclusion tahun 1969.

Nah itu lah sejarah wacana Perkembangan Politik dalam Upaya Mengisi Kemerdekaan, semoga pembahasan ini mampu menambah wawasan dan membantu teman-teman untuk memudahkan pembelajaran.

Bagikan Artikel ini