Contoh Perdes Pendirian/Pembentukan Bumdes Terbaru [Format Pdf-Doc]

Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa sesudah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan kata lain, jika suatu desa ingin mendirikan atau membentuk BUMDes, maka pendirian atau pembentukan BUMDes harus ditetapkan/disahkan melalui Peraturan Desa perihal Pendirian BUMDes. 

Apakah Anda sedang mencari referensi perdes perihal pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaru tahun 2019 yang mampu di-download? Apakah Anda ingin referensi format MD (word) atau pdf-Nya?

Jika iya, maka Anda tiba di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan berbagai macam referensi format manajemen desa. Salah satunya, yang sedang Anda cari, yakni format Perdes Pendirian BUMDes.

Seperti biasa, sebelum kita masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu kita perlu mengenal dan memahami apa yang ada atau apa saja poin-poin penting dalam rancangan Perdes BUMDes ini. Berikut ini ulasannya!

Secara garis besar ada nine (sembilan) dokumen atau format dalam referensi draft rancangan peraturan desa ini :

1. Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2019
2. SK Persetujuan BPD
3. Berita Acara Dan Notulen Rapat
4. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama
5. Daftar Hadir Rapat
6. Undangan Rapat/Sidang
7. Dokumentasi/Foto
8. AD ART BUMDes dan SK-Nya
9. SK Pengurus BUMDes

Sebagaimana rancangan-rancangan Perdes lainnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas dan menyepakati (menyetujui) rancangan Perdes perihal Pendirian BUMDes ini. Pembahasan dan Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Mengenai draft Perdes Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa yaitu jenis rancangan Perdes yang mampu diprakarsai atau diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. Lalu bagaimana kalau Pemerintah Desa dan BPD sama-sama mengusulkan Perdes ini? Untuk dilema ini, Anda mampu lihat di : Perdes Usulan BPD dan Perdes Usulan Pemerintah Desa.  

Yang mau Kami katakan yaitu baik usulan/inisiasi dari Pemerintah Desa maupun BPD, sama-sama melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Jika tidak, maka rancangan Perdes ini tidak mampu ditetapkan menjadi Perdes.

Intinya yaitu kalau rancangan Perdes Pembentukan BUMDes ini disusun oleh Pemerintah Desa sesudah dikonsultasikan ke masyarakat, maka selanjutnya draft rancangan perdes perihal pembentukan BUMDes ini harus disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Jika draft Perdes tersebut sudah disampaikan kepada BPD, maka BPD kemudian membuat kegiatan rapat bersama dengan mengundang Pemerintah Desa.

Lebih lanjut, Baca : Contoh Surat Undangan Rapat BPD perihal Pendirian BUMDes

Namun kalau draft rancangan Perdes BUMDes tersebut diprakarsai dan disusun oleh BPD, maka BPD harus mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan dan persetujuan atas rancangan Perdes tersebut.

Dalam sidang paripurna BPD untuk membahas dan menyetujui draft perdes ini, sidang atau musyawarah harus dihadiri oleh 50% addition 1 dari seluruh anggota BPD yang ada. Dengan kata lain, kalau seluruh Anggota BPD-nya five (lima) orang, maka setidaknya harus dihadiri oleh three (tiga) orang anggota BPD. Jika anggota BPD-nya vii (tujuh) orang, maka minimal dihadiri oleh four (empat) orang anggota BPD. Inilah yang kemudian disebut dengan Kuorum. 

Jika sudah quorum, maka rapat bersama sudah mampu dimulai. Dan apa-apa saja yang dibahas dan disetujui dalam rapat ini nantinya akan dicatat melalui Berita Acara dan Notulensi.

Lebih lanjut : Contoh Berita Acara dan Notulen Rapat Pembahasan Pendirian BUMDes

Selain itu, para peserta rapat ini juga harus didata atau dilakukan pendataan melalui daftar hadir peserta dan juga harus bertandatangan atau di-paraf.

#Perdes Pembentukan/Pendirian BUMDes [Format PDF-DOC] Terbaru

Lihat juga : Contoh Daftar Hadir Rapat BPD 

Jika BPD dan Pemerintah Desa secara bersama-sama telah menyetujui atau menyepakati rancangan perdes tersebut. Maka selanjutnya, kedua belah pihak yang diwakili oleh Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD dan Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa harus menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/MOU (Memorandum of Understanding) bersama.

Lihat juga : Contoh Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa Atas Rancangan Perdes Pendirian BUMDes

Selain dokumen-dokumen tersebut, ada 1 (satu) lagi dokumen yang tidak kalah penting untuk menetapkan dan mengesahkan  kesepakatan bersama atas pembahasan persetujuan rancangan Perdes Pendirian BUMDes, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD. 

Lihat juga : Contoh SK BPD perihal Persetujuan Perdes BUMDes

Rangkaian kegiatan perencanaan penyusunan, pembahasan dan persetujuan rancangan perdes ini seyogyanya di-dokumentasi-kan dengan baik. Bukan saja dengan menggunakan gesekan pena menyerupai yang tercatat dalam gosip aktivitas maupun daftar hadir, tapi juga dalam bentuk dokumentasi foto atau video. 

Proses dokumentasi ini juga tidak boleh dianggap remeh. Dalam proses pelaporan, nantinya dokumentasi ini menjadi salah satu bukti dalam laporan.

Jika ada ingin melihat beberapa redaksi kalimat dalam perdes pembentukan BUMDes 2019 ini. Anda mampu cek dan lihat berikut ini :

Petikan Contoh Perdes BUMDes Terbaru Tahun 2019 (Konsiderans dan Dasar Hukum-nya) :

KEPALA DESA .................

KABUPATEN .................

PERATURAN DESA ........................

NOMOR ............................

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DESA .......................... KECAMATAN .........................

KABUPATEN ...........................

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .............................,

Menimbang : 

• bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dibutuhkan suatu badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa;  
• bahwa sesuai  ketentuan Pasal ......... Peraturan Daerah Kabupaten        Nomor        Tahun       tentang Desa dan Pasal ...... Peraturan Bupati ................. Nomor ...... Tahun ........ perihal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, desa mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa perihal Pendirian Badan Usaha Milik Desa;
• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  perlu menetapkan Peraturan Desa  ................. perihal Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat  :

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ......... perihal Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ................. Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun ….. Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor …..);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perihal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor vi tahun 2014 perihal Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor xi Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor vi tahun 2014 perihal Desa perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor vi tahun 2014 perihal Desa (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor sixty Tahun 2014 perihal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Republic of Indonesia Nomor sixty Tahun 2014 perihal Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Republic of Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 perihal Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Republic of Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Republic of Indonesia Nomor twenty Tahun 2018 perihal Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2018 Nomor …..);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Republic of Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 perihal Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Republic of Indonesia Nomor ii Tahun 2015 perihal Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Republic of Indonesia Nomor four Tahun 2015 perihal Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor … Tahun …..  perihal Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
13. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... perihal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun …. Nomor …. );
14. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa…….Tahun……….-……………..(Lembaran Desa Tahun……Nomor……).
15. Dan seterusnya …
16. Dan seterusnya..

Lebih lanjut, lihat : Kumpulan Permendagri Terbaru

Untuk lebih lanjut mengenai soft re-create referensi format lengkap dan terbaru dokumen Perdes BUMDes beserta Lampiran : Bagan Struktur Organisasi BUMDes ini. Silahkan Sobat Desa download secara gratis (free) melalui link download berikut ini :

DOWNLOAD PERDES PENDIRIAN BUMDES DOC

ATAU 

DOWNLOAD PERDES PEMBENTUKAN BUMDES PDF

Silahkan Sobat Desa unduh pada link tersebut. Seperti yang Sobat Desa saksikan, ada ii (dua) jenis file dokumen yang mampu Sobat Desa download. Ada yang berbentuk format give-and-take (doc) dan ada pula format PDF. 

Cek juga: Permendes Prioritas Dana Desa 2020 (Terbaru)

Sekedar information : "jenis huruf perdes" menggunakan "huruf Bookman Old Style" dengan "ukuran 12 px". Sedangkan ketentuan mengenai ukuran kertas penyusunan Perdes menggunakan "kertas F4". Pelajari Lebih lanjut, Ketentuan Penyusunan Produk Peraturan Peraturan di Desa.

Jika ada duduk kasus dalam proses download, silahkan laporkan pada Kami. Sampaikan pada Kami melalui Kontak Kami. Bisa melalui e-mail form, komentar, fan page facebook, maupun melalui whatsapp chat.

Perlu diketahui mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Cek lebih lanjut : Contoh SK AD ART BUMDes

Nantinya, Perdes ini akan menjadi pola dalam proses pemilihan pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa dan pengelolaan BUMDes lebih jauh.

Mengenai Organisasi kepengurusan pengelola Badan Usaha Milik Desa yang telah terpilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Cek lebih lanjut : Contoh SK Pengurus BUMDes Terbaru

Untuk referensi format manajemen BUMDes dan manajemen Desa lainnya, silahkan cek dan cari sesuka Anda di spider web log format-administrasi-desa.blogspot.com.

Demikian ulasan mengenai referensi perdes pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes terbaru tahun 2019. Kami berharap semoga artikel-artikel yang disajikan oleh Penulis-Penulis di Website Desa ini mampu berguna dan membantu Anda, Sobat desa yang membutuhkan. #PerdesPembentukanBUMDes #PerdesPendirianBUMDes

Bagikan Artikel ini