Pilkades

Gambar Ilustrasi Pilkades

Pilkades yakni singkatan dari Pemilihan Kepala Desa. Pilkades yakni suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung di desa oleh warga desa setempat untuk memilih Kepala Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Republic of Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan bahwa : 

Pemilihan Kepala Desa yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Sebelum proses pelaksanaan Pilkades dimulai, ada Panitia Pemilihan yang dibentuk. Di tingkat desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan Pilkades. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat. Secara umum, Panitia pemilihan kepala desa memiliki tugas:

1. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan 
2. mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
3. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada  Bupati/Walikota melalui camat;
4. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
5. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
6. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
7. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
8. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
9. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
10. melaksanakan pemungutan suara;
11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan bunyi dan mengumumkan hasil pemilihan;
12. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
13. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Sementara itu untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pilkades, Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan yang memiliki peran :

1. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
3. menetapkan jumlah surat bunyi dan kotak suara;
4. memfasilitasi pencetakan surat bunyi dan pembuatan kotak bunyi serta perlengkapan pemilihan lainnya; 
5. menyampaikan surat bunyi dan kotak bunyi dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
7. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. melaksanakan peran dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Siapa yang memilih Kepala Desa?

Cek juga: Contoh RAB Pilkades

Kepala Desa dipilih oleh warga desa setempat yang memenuhi kriteria. Warga desa yang memenuhi syarat untuk mampu memiliki tersebut berhak untuk memilih siapa Kepala Desa yang ia pilih dalam Pilkades. 

Hasil pelaksanaan Pilkades disampaikan oleh Panitia Pilkades kepada BPD. Berdasarkan laporan hasil Pilkades tersebut, BPD memperlihatkan calon kepala desa terpilih berdasarkan bunyi terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa. Dan selanjutnya, Bupati/Walikota memutuskan pengakuan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Uraian diatas merupakan hasil olahan dari Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (referensi). Sementara untuk klasifikasi teknis secara lebih detil diatur dalam Peraturan Daerah/Peraturan Bupati masing-masing Kabupaten/Kota yang memiliki desa.

Demikian penjelasan ringkas mengenai apa itu Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). 

Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi Dan Preferensi Desa Se-Indonesia.

Cek juga : Contoh Visi Misi Calon Kepala Desa

Oleh :
Owner Format Administrasi Desa

Bagikan Artikel ini