Warta Pengawasan Bpkp Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa

Warta Pengawasan BPKP - Edisi khusus kali ini, dalam majalah "majalah information pengawasan" ini mengangkat tema "Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Keuangan Desa yang Lebih Baik" .

[Sampul Depan Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]

Pengelolaan Dana Desa dan kiprah APIP bersama pemerintah (baik pusat, daerah, maupun desa) dalam percepatan dan pengoptimalan pembangunan desa diulas pada edisi ini. Selain itu, disajikan pula berbagai kegiatan di BPKP dalam rangka menyemarakkan HUT ke-34 BPKP yang bertema “Sinergi Pengawasan untuk Percepatan Pembangunan yang Akuntabel” baru-baru ini.

Muatan dalam majalah warta pengawasan BPKP ini mengatakan ulasan yang perlu yang menarik untuk menjadi bahan dan contoh bagi pemerintah desa, BPD, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelatihan dan pengawasan UU Desa.

Berikut ini beberapa petikan dalam information pengawasan BPKP.

Asa Nawacita dari Desa

"Desaku yang  kucinta…, pujaan hatiku…”. Ini adalah sepenggal lirik lagu berjudul “Desaku yang Kucinta” ciptaan Liberty Manik yang menceritakan ungkapan hati dan kerinduan seseorang akan kampung halamannya. Betapapun jauhnya kita melangkah, namun kampung halaman merupakan tempat yang hendak dituju sebagai pelepas penat dari hingar bingar dan keruwetan perkotaan.

Cek juga: Buku Menebar Benih Akuntabilitas Keuangan Desa

“Desa permai”, menyerupai yang disenandungkan dalam lagu tersebut, menjadi salah satu acara prioritas Pemerintah sebagai pondasi pembangunan dan pilar penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Niatan Pemerintah untuk membangun dan memperkuat desa tertuang di bunyi cita ketiga pada acara Nawacita Presiden dan wapres Republik Republic of Indonesia periode 2014-2019, yaitu “Membangun Republic of Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Keseriusan Pemerintah ini kembali terlihat di APBN tahun 2017 yang mengalokasikan Rp60 Triliun untuk Dana Desa atau meningkat 27,71% dari tahun 2016.

Berlakunya UU Nomor half dozen Tahun 2014, menuntut desa untuk lebih dapat berdiri diatas kaki sendiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di sinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi. Adapun kiprah BPKP dalam mengawal keuangan desa antara lain berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah tempat dan desa, pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES), proteksi saran kepada regulator terkait perbaikan pengelolaan keuangan desa, bimbingan teknis dan konsultansi pengelolaan keuangan desa, dan pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Cek juga: Format Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri Nomor xx Tahun 2018

Dengan penguatan pengendalian intern dalam pengelolaan Dana Desa dan dikawal oleh BPKP bersama APIP secara sinergis dan berkelanjutan, maka Dana Desa akan menciptakan Good Village Governance yang memberi efek nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa, dan, untuk jangka panjang, akan memajukan pembangunan bangsa secara makro, sehingga paradigma “desa sebagai kaum marjinal” mampu menjelma “desa sebagai pondasi nasional”. Ketika desa mampu menjadi pondasi nasional, maka Nawacita yang didengungkan bukan lagi sekedar asa, namun akan menjadi realitas.

Untuk selengkapnya, Anda mampu mendownload majalah tersebut dibawah ini :

[Sampul Belakang Majalah Warta Pengawasan milik BPKP]

DOWNLOAD WARTA PENGAWASAN BPKP

Silahkan Sobat Desa download gratis (free) file-Nya dalam bentuk format PDF yang telah di-compress ke file WinRar.

Jika ada kendala atau hambatan, silahkan berikan komentar pada kolom komentar. Atau Sobat Desa mampu menghubungi Kami melalui saluran-saluran kontak yang sudah tersedia di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Demikian Edisi Khusus" Warta Pengawasan BPKP Terkait Akuntabilitas Keuangan Desa. Semoga bermanfaat untuk Anda semua.

Bagikan Artikel ini