Dasar Aturan Struktur Organisasi Pkk (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)

Apakah Anda mencari "Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga)" ? Peraturan-peraturan atau regulasi apa saja yang memayungi Struktur Organisasi PKK baik di Desa maupun Kelurahan? Berikut penjelasannya.

PKK atau Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ialah suatu gerakan atau biasa diistilahkan dengan "Gerakan PKK". Gerakan PKK ialah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. 

PKK juga memiliki struktur organisasi dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan. Tentu saja dalam proses pembentukan kepengurusan struktur organisasi PKK harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, Struktur Kepengurusan/Organisasi PKK bergerak dengan dasar aturan yang jelas. 

Misalnya ketika Tim Penggerak PKK akan membuat dan memutuskan suatu Surat Keputusan mengenai pembentukan struktur pengurusnya, maka terperinci harus ada dasar aturan atau payung hukumnya.
 

Lantas apa saja dasar aturan struktur organisasi PKK? Blog Format Administrasi Desa telah menghimpun beberapa landasan aturan atau regulasi yang mampu dijadikan pijakan mengenai struktur organisasi PKK :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang Undang Nomor25 Tahun 2005 perihal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 perihal Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
5. Undang-Undang Nomor half dozen Tahun 2014 perihal Desa.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor five Tahun 2007 perihal Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 perihal Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017. Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga 

Demikian ulasan mengenai Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga). Artikel ini sedapat mungkin akan Kami update, jikalau memang terdapat perubahan, baik penambahan atau pengurangan dalam peraturan/regulasi yang menjadi dasar aturan bagi struktur organisasi PKK di tingkat desa/kelurahan. 

Terima kasih sudah berkunjung di Blog Format Administrasi Desa - Portal Referensi Dan Preferensi Mengenai Contoh Format Administrasi Di Desa Terbaru Dan Terlengkap Se-Indonesia.

Bagikan Artikel ini