Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2019 Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

CONTOH DRAFT PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019 VERSI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR twenty TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DESA

Peraturan Bupati (Perbup) pengelolaan keuangan desa 2019, apakah Anda sedang mencari contoh draftnya? Apa dasar hukum perbup wacana pengelolaan keuangan desa tahun 2019 ini? Mengapa dan Untuk apa perbup ini harus segera di-terbit-kan? Temukan jawabannya dan contoh format/draft-nya berikut ini !

Salah satu tamat hukum atau normatif dari pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor twenty Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten harus menindaklanjutinya melalui Peraturan Bupati, Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati. Khusus untuk Perbup wacana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 adalah salah satunya yang perlu digodok atau disusun draft-nya/rancangannya oleh Pemerintah Kabupaten. Pasalnya, Perbup tersebut akan dijadikan pola pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019.

Oleh sebab yaitu dicabutnya Permendagri 113 Tahun 2014 wacana Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya menjadi Acuan Perbup wacana Pengelolaan Keuangan Desa 2018 dan tahun sebelumnya di Kabupaten-kabupaten se-Indonesia, maka secara otomatis juga Perbup tersebut harus direvisi atau dicabut dengan Perbup gres yang menyesuaikan Permendagri Nomor twenty Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa.

Maka dari itu, sangat penting dan urgen bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki desa untuk membuat dan menyusun draft perbup pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 berdasarkan permendagri twenty tahun 2018, sebelum kemudian ditetapkan oleh Bupati. Perbup ini benar-benar urgen sekali lhoo.

Bupati sebagai Kepala Daerah dituntut untuk segera menerbitkan perbup wacana pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2019. Karena selain Permendagri Nomor twenty Tahun 2018, Perbup ini juga menjadi pola bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan menjadi dasar penyusunan setiap regulasi desa atau produk hukum di desa. Seperti Perdes wacana RKPDes, Perdes wacana APBDes, Perkades wacana Penjabaran APBDes dan regulasi-regulasi desa lainnya untuk tahun 2019, tahun 2020 dan seterusnya. 

Maka dari itu pula, perbup pengelolaan keuangan desa versi permendagri nomor twenty tahun 2018 ini dilarang dianggap remeh. Mengapa? Karena mirip kita ketahui bahwa tahun 2019 menjadi awal berlakunya permendagri nomor twenty tahun 2018, sekaligus awal bagi berlaku perbup wacana pengelolaan keuangan desa sesuai permendagri baru tersebut.

Apakah Anda sedang mencari Draft Perbup wacana Pengelolaan Keuangan Desa 2019? Apa-apa saja muatan yang harus ada dalam Perbup tersebut? 

Bagaimana cara menyusunnya? Apakah ada contoh format draft rancangan Perbup wacana pengelolaan keuangan desa 2019 versi Permendagri Nomor twenty Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa?

Penggalan/Potongan Draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2019

Berikut ini serpihan atau potongan contoh salinan draft atau rancangan Peraturan Bupati wacana Pengelolaan Keuangan Desa terbaru 2019 :

Menimbang :

bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  23  ayat  (6), pasal  28  ayat  (5),  pasal  40  ayat  (3),  pasal  44  ayat  (5), Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5495); 
2. Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    wacana Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik Republic of Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor nine Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  wacana Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor vi tahun 2014 wacana Desa (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun  2014  Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 47  Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2015 Nomor   157,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik Republic of Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  wacana Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Republic of Indonesia Nomor 5864); Peraturan   Presiden   Nomor   87   Tahun   2014   tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011    tentang    Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 wacana Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 wacana Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 wacana Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lxxx Tahun 2015 wacana Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 wacana Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 wacana Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang   Pengangkatan   Dan   Pemberhentian   Perangkat Desa; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 wacana Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 wacana Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor two Tahun 2015 wacana Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan   Transmigrasi    Nomor   3    Tahun 2015 wacana Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor iv Tahun 2015 wacana Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2016 wacana Pengelolaan Aset Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 wacana Kewenangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor twenty Tahun 2018 wacana Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Republic of Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten .......................... Nomor ..... Tahun ............. wacana .................
20. Peraturan Bupati .................. Nomor ..... Tahun ............. wacana .................

Dan seterusnya ......


Untuk lebih lengkapnya kali ini, Saya akan membagikan contoh draft Peraturan Bupati (Perbup) wacana Pengelolaan Keuangan Desa 2019 tersebut. Formatnya dalam bentuk pdf dan microsoft give-and-take (doc) yang dikemas dalam file Winrar. 

Dan bagi Anda yang mau silahkan download/unduh formatnya liberate pada link dibawah ini :

Download Draft Perbup wacana Pengelolaan Keuangan Desa 2019

Silahkan download pada link diatas, jikalau Anda ingin berkomentar silahkan pada Kolom Komentar dibawah artikel ini.

Topik ini sengaja Saya ulas sebagai embel-embel materi dan teladan format manajemen pengelolaan keuangan desa tahun 2019. Siapa tahu saja ada membutuhkan. Itu niat saya.

Demikian artikel “Draft Perbup Pengelolaan Keuangan Desa 2019 Sesuai Permendagri Nomor twenty Tahun 2018” biar bermanfaat dan mampu membantu Anda yang membutuhkannya. 

Dapatkan informasi-informasi terbaru kami seputar format manajemen desa langsung melalui electronic mail Anda. Bagaimana caranya?  Silahkan cari Kolom SUBSCRIBE Ikuti Kami melalui EMAIL. Jika Anda menggunakan komputer/Laptop, posisinya ada di cuilan samping weblog ini. Untuk teman pengguna mobile ponsel Anda mampu lihat pada cuilan bawah artikel ini.

Terima kasih atas perhatian Anda.

Salam Desa Membangun Republic of Indonesia – Dari admin FormatAdministrasiDesa
^_^ 

Tag Search :

perbup pengelolaan keuangan desa 2018

peraturan bupati wacana pengelolaan keuangan desa tahun 2019

permendagri no twenty tahun 2018 wacana pengelolaan keuangan desa

power signal permendagri twenty tahun 2018

pengelolaan dana desa 2019

Bagikan Artikel ini