Buku Manajemen Kaur Perencanaan

#Buku Kaur Perencanaan, atau Buku Administrasi Kaur Perencanaan Desa yakni buku manajemen atau pembukuan yang dikelola oleh Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dalam rangka penyelenggaraan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Harus diakui bahwa tidak sedikit dari para Perangkat Desa, khususnya Kaur Perencanaan yang belum memahami apa saja buku-buku manajemen desa yang wajib Ia kerjakan secara rutin. Itu duduk kasus pertama. Dan kedua, duduk kasus ini dan solusi-nya juga belum banyak dibahas di website desa di Internet. 

Itu yakni fakta yang format-administrasi-desa.blogspot.com temukan. Karena itulah dalam artikel ini akan mencoba memaparkan beberapa kasus yang menjadi kegelisahan Sobat Desa tersebut beserta solusinya.

Sebelum menjawab pertanyaan: apa saja buku-buku manajemen Kaur Perencanaan Desa? Ada pertanyaan lain yang penting untuk dijawab. Apa saja itu? 

Bagaimana jikalau dalam SOTK (struktur organisasi pemerintah desa), jabatan Kaur Perencanaan disatukan dengan Kaur Tata Usaha dan Umum untuk memenuhi formasi jabatan perangkat desa two Kaur two Kasi? Apa saja jenis-jenis buku kaur perencanaan? Atau lebih tepatnya, apa saja jenis buku yang dikelola oleh Kaur Umum dan Perencanaan? 

Pertanyaan ini sengaja format-administrasi-desa.blogspot.com ajukan, alasannya yaitu yakni kenyataannya (secara de facto) formasi jabatan perangkat desa berbeda di beberapa daerah di Indonesia. Artinya secara nomenklatur, tidak semua desa memiliki three Kepala Urusan (Kaur) dan three Kepala Seksi (Kasi). Ada sebagian lain menggunakan two Kaur two Kasi. 

Selain itu menurut hasil temuan format-administrasi-desa.blogspot.com dalam ajaran manajemen desa sebagaimana dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 ihwal Administrasi Pemerintahan Desa pun tidak disebutkan secara tegas siapa yang melaksanakan/mengelola buku manajemen umum, buku manajemen penduduk, buku manajemen keuangan, buku manajemen pembangunan, dan buku manajemen lainnya. Artinya untuk menentukan siapa aparatur pelaksana manajemen desa ini, kita tidak hanya mengacu pada Permendagri 47/2016. Akan tetapi, kita juga perlu menerjemahkan maksud dari Permendagri 47/2016 bersama dengan peraturan terkait lainnya. 

#Buku Kaur Perencanaan

Cek juga: Kumpulan Permendagri ihwal Desa

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan ayat 1-5 Pasal eleven Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 ihwal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang berbunyi:

Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. (Ayat 1)

Desa Swasembada wajib memiliki three (tiga) urusan dan three (tiga) seksi. (Ayat 2) 

Desa Swakarya mampu memiliki three (tiga) urusan dan three (tiga) seksi. (Ayat 3) 

Desa Swadaya memiliki two (dua) urusan dan two (dua) seksi. (Ayat 4) 

Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. (Ayat 5)

Dengan demikian untuk menentukan jenis buku manajemen desa menurut jabatan perangkat desa sesuai Permendagri 47 Tahun 2016 harus disesuaikan juga dengan SOTK Pemerintah Desa beserta Tupoksi-Nya. Apakah Desa tersebut termasuk klasifikasi jenis Desa Swadaya, Swakarya, atau Swasembada. Itu yang harus terlebih dahulu dijawab. 

Cek juga: Tupoksi Kaur Perencanaan Desa

Karena itulah pada artikel ini, secara khusus Kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Desa terkait Format Buku Kaur Perencanaan yang merupakan salah satu dari Jenis Buku Administrasi Pemerintahan Desa menurut jabatan dan tupoksi-nya.

Katakanlah jenis desa-nya yakni Swakarya atau Swasembada dengan formasi jabatan perangkat desa three Kaur dan three Kasie yang terdiri dari:

• Kaur Keuangan
• Kaur Perencanaan
• Kaur Tata Usaha dan Umum
• Kasi Pemerintahan
• Kasi Kesejahteraan
• Kasi Pelayanan

Jenis Jenis Buku Administrasi Kaur Perencanaan Desa

Pertanyaan kemudian yakni apa saja jenis-jenis atau contoh buku manajemen Kaur Perencanaan jikalau nomenklatur perangkat desa-nya mirip contoh diatas?

Maka jikalau mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 ihwal Administrasi Pemerintahan Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 ihwal Susunan Organisasi Pemerintah Desa, maka jenis-jenis buku manajemen pemerintahan yang wajib dikelola oleh Kaur Perencanaan yakni sebagai berikut:

• Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (C.1)
• Buku Rencana Anggaran Biaya (C.2)
• Buku Rencana Kerja Pembangunan (D.1)

Jika diperhatikan dengan seksama, buku kerja manajemen Kaur Perencanaan Desa tersebut sebagian merupakan buku manajemen keuangan desa dengan arahan “C” dan sebagian merupakan buku manajemen pembangunan desa dengan arahan “D”. 

Untuk Anda yang ingin download/unduh contoh format buku manajemen Kaur Perencanaan, Anda mampu membuka artikel ihwal Buku Administrasi Keuangan Desa dan Buku Administrasi Pembangunan Desa di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com ini.

Atau mampu Anda download melalui tautan berikut ini: Download Contoh Buku Administrasi Kaur Perencanaan Desa.

Pengisian Buku Administrasi Kaur Perencanaan tersebut tidak lain yakni acara kerja Kaur Perencanaan itu sendiri. Program kerja rutin yang secara bersiklus dilakukan untuk membantu/mendukung Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Karena itu, selain melakukan kiprah pengisian secara rutin pada buku administrasi, juga dilaporkan oleh Kaur Perencanaan kepada Kepala Desa secara berkala. 

Rekomendasi format-administrasi-desa.blogspot.com kepada Pemerintah Daerah

Kami berharap ada Pihak terkait, khususnya Pemerintah Daerah yang membaca artikel ini sehingga Kami mampu mengusulkan beberapa rekomendasi/saran terkait tata kelola manajemen desa menurut jabatan perangkat desa sesuai Permendagri 47/2016. 

Sebagaimana sudah Kami sampaikan sebelumnya bahwa menyangkut “siapa aparatur pelaksana yang mengelola/melaksanakan buku manajemen umum, manajemen penduduk, manajemen keuangan, manajemen pembangunan, dan manajemen lainnya” itu tidak secara tegas dan terang disebutkan dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Karena itu menurut Kami, untuk mempertegas dan memperjelas-nya, Bupati/Walikota perlu menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwali) mengenai manajemen pemerintahan desa. 

Dengan adanya Perda/Perwali/Perbup ihwal Administrasi Pemerintahan Desa mampu menjadi ajaran teknis bagi aparatur pelaksana administrasi pemerintahan Desa yang secara khusus dan tegas mengatur tata kelola manajemen di Desa.

Cek juga: Buku-Buku Administrasi Pemerintahan Desa

Pada dasarnya, penetapan pengaturan (regulasi) yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa ini perlu dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari fungsi pembinaan dan pengawasan Bupati/Wali kota. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal eleven Ayat (3) Permendagri 47/2016 yang berbunyi:

Infografis: Pasal eleven ayat three Permendagri Nomor 47 Tahun 2016

Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen pemerintahan Desa di wilayahnya.

Dan kemudian diperjelas dalam Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 47 Tahun 2016:

Info Grafis: Pasal 12 ayat 1 Permendagri No 47 Tahun 2016

Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal eleven ayat (3) meliputi: 

a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen pemerintahan Desa;  

b. Memberikan ajaran teknis penyelenggaraan manajemen pemerintahan Desa;  

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan manajemen pemerintahan Desa;  

d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan manajemen pemerintahan Desa; dan 

e. Melaksanakan eksekusi kepada kepala desa yang tidak menyelenggarakan manajemen pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian ulasan dan rekomendasi Kami terkait Buku Administrasi Kaur Perencanaan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. 

Bagikan Artikel ini