Tahun 2019, Distribusi Pemanfaatan Dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan Lebih Diperketat

Salam semangat buat seluruh Guru-guru serta Tenaga Kependidikan, Silahkan simak informasi berikut " Kemendikbud akan meningkatkan sinkronisasi dalam pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan di tahun 2019".

Sumber Gambar : kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan meningkan siknronisasi dalam pemanfaatan anggaran fungsi pendidikan di tahun 2019. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pada plan Taklimat Media Akhir Tahun 2018 di Kantor Kemendikbud, DKI Jakarta (27/12/2018). Sinkronisasi ini bertujuan supaya penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Beliau memberikan bahwa pada 2019 distribusi pemanfaatan dan pengalokasian anggaran pendidikan akan diperketat. 

"Kita akan melakukan sinkronisasi yang lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam pemanfaatan anggaran pendidikan supaya betul-betul tepat sasaran. Agar tidak terjadi tumpang-tindih penggunaan anggaran baik di APBD, berupa DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus), maupun APBN yang ada di Kemendikbud, sehingga mampu semaksimal mungkin menangani permasalahan pendidikan di daerah, "Ujar Menteri Muhadjir. 

Untuk itu, Kemendikbud juga akan menjalin kerja sama yang optimal dengan Kementerian lain yang juga menerima alokasi dana pendidikan. Kementerian tersebut diantaranya, yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terkait dengan Pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus  (DAK).

Untuk pengawasan, nantinya penggunaan DAU dan DAK akan dikawal, baik itu yang fisik dan nofisik yang ada di daerah. Dalam mewujudkan pengalokasisan dana pendidikan yang jujur, sesuai dengan porsi dan sasarannya. Mendikbud memberikan pihaknya dalam waktu erat akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Sebagaimana yang kita ketahui bahwa urusan pendidikan itu dianggap urusan pemerintahan konkuren menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, konkuren itu artinya kewenangannya bebagi antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya yakni wacana keuangan, " tuturnya. 

Mendikbud berharap dengan sinkronnya penggunaan dana pendidikan, baik di degree pemerintahan pusat maupun daerah, mampu mengatasi duduk kasus pendidikan yang ada di Indonesia. (Bianca Christy/Aji Shahwin)

Sumber : kemdikbud

Demikianlah informasi yang mampu admin bagikan, biar bermanfaat buat kita semuanya. Salam semangat dan salam satu data.  

Bagikan Artikel ini