Kesimpulan Debat Pertama Ihwal Hukum, Ham, Korupsi, Dan Terorisme.

Selamat datang warga Tumbuh Mulia, agar tetap sehat dalam menjalani rutinitas sehari-hari sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pada kesempatan ini, kami menyebarkan kesimpulan debat pertama wacana Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

Pemilu 2019_Debat pertama sudah selesai dan berjalan dengan aman, hening dan kondusif selama two jam (120 menit). Berikut kesimpulan debat pertama wacana Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme:

1. Prabowo wacana caleg eks napi korupsi: "Kalau ia punya kelebihan-kelebihan lain..."

Jokowi mempertanyakan komitmen anti korupsi dari Prabowo. Jokowi menyebut, menurut information ICW, Gerindra yang dipimpin Prabowo, termasuk yang paling banyak mencalonkan bekas napi korupsi.

Prabowo awalnya menjawab, ia belum memperoleh information itu, dan mempersilakan Jokowi 'melaporkan,' danjika terbukti, akan menindak dan memenjarakannya.

Setelah diberi penjelasan lebih jauh oleh Jokowi, Prabowo menjawab,

"Ada prosesnya. Ini demokrasi, kita buka saja kepada rakyat. Apakah akan dipilih. Kalau misalnya rakyat memilihnya alasannya ialah ia memiliki kelebihan-kelebihan lain, sementara korupsinya mungkin tidak seberapa... "

Lalu ia mengatakan, yang korupsi triliunan itu yang harus ditindak.

2. Jokowi soal penindakan korupsi

Prabowo mempermasalahkan prestasi Jokowi dalam tindak korupsi dan konflik kepentingan.

Jokowi memulai balasan dengan, "Saya tidak punya beban masa lalu, sehingga saya mampu leluasa dalam menunjukkan instruksi. Namun kalau Pak Prabowo menemukan sesuatu, silakan Menggunakan mekanismenya, dengan melaporkan (jika ada korupsi tanggapan konflik kepentingan).

Prabowo kembali mempertanyakan sering berbedanya pendapat atau pernyataan antara para menteri atau pejabat.

Jokowi menjawab, di satu sisi, justru elok kalau para menteri mampu berbeda pendapat.

3. 'The Power of Emak-emak' vs Sembilan Menteri Perempuan

Pada segmen ini, petahana Joko Widodo menyoroti kebijakan Prabowo dalam hal pemberdayaan perempuan

Jokowi menyebut, ada agenda sex dalam visi misi Prabowo, namun ia bertanya, "Mengapa seluruh jabatan strategis partai yang Bapak pimpin, seluruhnya lelaki?"

Jawaban Prabowo: "Kami partai (Gerindra) yang masih muda. Jadi siapa saja yang waktu itu mau, bersedia, itu yang kemudian dilakukan. Tapi di caleg, kami hampir 40%. Tetapi, memang masih harus bekerja lebih jauh."

Prabowo tidak memungkiri hal itu, namun ia menegaskan Partai Gerindra yang dipimpinnya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak.

"Saya punya caleg terbanyak, UU wajibkan 30%, kita mendekati 40%," kata dia.

Dia menyebut juga Rachmawati Soekarnoputri yang menjadi wakil ketua umum dan bertanggung jawab di bidang ideologi, selain adanya sayap partai, Perempuan Republic of Indonesia Raya.

"Ini yakni suatu perjuangan, kita belum puas, tapi kita buka peluang sebesar-besarnya untuk 'emak-emak'," cetus Prabowo.

Prabowo juga menyebut bahwa 'Emak-emak' yakni pendukung besar bagi partainya.

Jokowi kemudian menanggapi balik dengan mencontohkan pembentukan kabinetnya yang memiliki sembilan menteri perempuan. Ia juga menyebut pernah membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan.

Prabowo balik mengecam: sebagian menteri perempuan Jokowi justru kebijakannya merugikan rakyat.

"Jadi saya tidak akan membanggakan soal perempuannya, tapi bagaimana kebijakannya," kata Prabowo. 

4. Pengamat: Perdebatan di medsos lebih ramai ketimbang debat capres-cawapres

Mada Sukmajati, pengamat politik Universitas Gadjah Mada

Debat perdana capres dan cawapres merupakan 'anti-klimaks' kalau dibandingkan dengan perdebatan di kalangan pendukung mereka, terutama di media sosial.

Debat ini, menurut Mada, tidak mencerminkan intensitas dan kedalaman visi dan misi masing-masing pasangan capres dan cawapres.

"Malah lebih ramai yang di medsosnya, antara cebong dan kampret-nya, malah lebih ramai itu daripada debat capresnya sendiri," kata Mada.

Terkait substansi isi debat, Mada mengungkapkan tidak ada perbedaan signifikan antara visi misi yang ditawarkan kedua calon.

"Juga dalam konteks aturan dan HAM tidak ada perbedaan yang signifikan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Mada, pembahasan aturan dan HAM semestinya strategis dan substansial.

Misalnya, tudingan Prabowo soal penangkapan perangkat desa yang mendukungnya yang kemudian dibalas Jokowi yang menyinggung perkara Ratna Sarumpaet, menurut Mada, merupakan ilustrasi yang belum mendasar. 

5. Jawaban dua kandidat soal penanganan terorisme dan HAM

Salah satu pertanyaan yang muncul yakni penangkapan terduga terorisme dan tuduhan pelanggaran HAM. Menurut kandidat cawapres Ma'ruf Amin, "Ke depan kami lebih merampungkan pencegahan dengan menekan paham-paham radikal dan intoleran dan agenda deradikalisasi untuk mengembalikan yang terpapar. Kami melakukan pendekatan humanis."Sementara, menurut capres-cawapres Prabowo-Sandi, Prabowo menolak "stigmatisasi bahwa radikal itu selalu dicap Islam, saya oke deradikalisasi."

Mereka juga menegaskan soal pentingnya pendekatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga agar mampu mengurangi motivasi yang membuat seseorang terpapar pada ajaran radikal.Jokowi juga sempat menanggapi bahwa Republic of Indonesia "aparat harus dibekali soal HAM, SOP juga harus berbasis HAM, dan UU Terorisme yang sudah ada di 2018 kemudian juga menitikberatkan pada pencegahan dan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, keagamaan, dan yang lebih penting transparansi dikala proses penindakan."

6. Prabowo- Sandiaga selalu kaitkan topik ke duduk perkara ekonomi

Luky Sandra Amalia, pengamat politik LIPI,

"Apapun isunya entah itu membicarakan soal aturan atau HAM, Sandi selalu memasukan berita ekonomi.

"Kubu Prabowo dan Sandiaga harus fokus ke berita yang ditanyakan di debat alasannya ialah duduk perkara ekonomi akan dibahas di debat berikutnya."

"Terkait aturan dan HAM, kedua pasangan calon sama-sama normatif, tapi kubu Jokowi sedikit lebih komprehensif."

"Di beberapa cuilan debat, kubu Prabowo dan Sandiaga terkesan tidak 'nyambung'saat menanggapi kubu lawannya."

Prabowo: "Koruptor ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir"

7. Pertanyaan: Bagaimana mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?

Prabowo: "Akar masalahnya yakni gaji pegawai negeri, yang kurang. Saya akan naikkan trax ratio, dari 10% menjadi 16%. Kalau sudah gaji bagus, masih korupsi... Tangkap, mungkin ditempatkan di pulau terpencil, suruh menambang pasir terus menerus."

Jokowi: "Anak saya sendiri tak mampu jadi ASN, alasannya ialah tak lolos saringan"

Pertanyaan: Biaya tinggi untuk jabatan tinggi mengakibatkan korupsi. Apa taktik Anda untuk mengatasi politik biaya tinggi?

Jokowi:

"Prinsipnya, rekruitmen harus berbasis kompetensi, dan bukan finansial. Untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem untuk membuat Pemilu menjadi murah. Agar kita mampu memangkas politik uang, usap dan korupsi. Sehingga kita mampu mendapatkan pejabat yang memiliki kapasitas: bupati, walikota, gubernur."

Jokowi menyebut, ini sudah diberlakukan anytara lain dalam penerimaan pegawai negeri, yang dilakukan dengan transparan, dan tanpa nepotisme.

Contohnya, ának saya sendiri, tidak mampu masuk menjadi ASN, alasannya ialah ia tidak lulus (saringan masuk)".

"Saya sendiri, dikala mencalonkan diri jadi walikota (Solo), uang yang saya keluarkan kecil sekali. Juga saya jadi gubernur (Jakarta) -Pak Prabowo sendiri tahu.

8. Jokowi: Paradigma terhadap kaum disabilitas sudah berubah

Menanggapi pertanyaan soal ketidaksetaraan yang masih diderita kaum disabilitas, petahana Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya UU wacana disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah.

"Sebelumnya yakni sumbangan sosial yang diberikan, tapi sekarang dengan UU baru, kita melihat paradigmanya yakni pemenuhan hak," kata dia.

Ia menyebut pemerintah pun sudah menindaklanjutinya dengan tindakan .

Misalnya, kata Jokowi dalam Asian Paragames, bonus yang diberikan pemerintah kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games

"Yang mendapatkan emas mampu Rp 1,5 miuiar, yang perak Rp 500 juta, yang perunggu 250 juta sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games," kata dia.

"Artinya, kesetaraan betul-betul ktia berikan ke kaum disabiltas," kata dia. 

9. Prabowo: tak boleh ada diskriminasi

Prabowo Subianto memberikan bahwa di pemerintahannya, ia akan memastikan diskriminasi tidak terjadi.

"Saya akan menatar seluruh pegawapemerintah penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa dilarang diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun," kata Prabowo.

"Jadi intinya yakni pegawapemerintah tanggung jawab kepada eksekutif. Kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat," katanya. 

10. Jawaban 'Cukup' Ma'ruf Amin mendapatkan perhatian warganet

Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara ketegasan penegakan aturan dan proteksi HAM, waktu balasan bagi pasangan kandidat Jokowi-Ma'ruf masih tersisa, sehingga Jokowi mempersilakan Ma'ruf untuk ikut menambah jawabannya. Namun Ma'ruf menjawab, "Cukup."Warganet pun membandingkan balasan antara Ma'ruf Amin itu dengan kesempatan cawapres Sandiaga Uno yang sudah beberapa kali ikut berbicara dalam debat. Akankah kita mendengar balasan dari Ma'ruf?

11. Jokowi: Jangan Pertentangkan HAM dan Penegakan Hukum

Dalam segmen kedua debat perdana capres dan cawapres, masing-masing pasangan bergiliran menjawab pertanyaan dengan tema hukum.

Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan soal ketegasan penegakkan aturan dan berita HAM.

Dalam penjelasannya, petahana Presiden Joko Widodo menghimbau untuk tidak mempertentangan HAM dan penindakan hukum.

Dia mencontohkan, tersangka korupsi ditahan, bukan lah pelanggaran HAM.

"Itu yakni mekanisme aturan agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri," kata dia.

"Jika ada pelanggaran aturan yang melanggar prosedur, ada mekanisme pra peradilan," imbuhnya.

Menanggapi penjelasan Jokowi, Prabowo mempertanyakan ketidakadilan yang dilakukan aparat, termasuk soal pernyataan proteksi untuk masing-masing calon.

"Ini perlakuan yang tidak adil, menurut saya pelanggaran HAM. alasannya ialah menyatakan pendapat dijamin undang-undang," kata dia.

Namun, Jokowi memberikan bahwa sebagai negara hukum, ada mekanisme yang harus dilakukan sesuai prosedur. 

12. Prabowo janji sinkronisasi peraturan

Prabowo Subianto berjanji akan sinkronisasi tumpang tindih peraturan yang ada di Indonesia.

"Kami akan memberdayakan badan pembinaan aturan nasional, kami akan perkuat dengan pakar-pakar aturan yang terbaik untuk melakukan sinkornisasi, penyelarasan sehingga Undang-Undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah," kata Prabowo.

"Ini sulit, ini pekerjaan besar tapi ini pekerjaan besar, harus kita lakukan. Supaya semua tau sistem aturan di Republic of Indonesia dan aturan bekerja untuk semuanya." 

13. Jokowi singgung hoaks Ratna Sarumpaet

Prabowo mempermasalahkan penegakkan aturan pegawapemerintah Jokowi, yang disebutnya berat sebelah.

Disebutkan, kepala tempat yang mendukung Jokowi, baik-baik saja, namun di Jawa Timur, yang mendukung Prabowo, ditangkap.

Jokowi menjawab: "Jangan menuduh begitu Pak Prabowo. Kalau ada bukti, diajukan saja."

Tapi, katanya jangan asal principal tuduh.

Ia menyebut. "Dulu, ada seorang juru kampanye Prabowo, mengaku dipukuli. Pak Prabowo sampai jumpa pers. Ternyata operasi plastik."

Yang dimaksud yakni perkara hoaks Ratna Sarumpaet.

Demikian Kesimpulan Debat Pertama Tentang Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Kita tunggu debat kedua nanti pada tanggal 17 Pebruari 2019. Salam hening untuk negeri kita.

Bagikan Artikel ini