Pajak Dana Desa? Kenali Belanja Berpotensi Kena Pajak!

FORMAT-ADMINISTRASI-DESA.BLOGSPOT.COM - Pajak Dana Desa yaitu pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) yang bersumber dari anggaran Dana Desa, baik itu Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN) maupun Bea Materai.

Yang menjadi pertanyaan yaitu : Apakah Dana Desa kena pajak? Jika ya, apa-apa saja pola belanja dana desa yang berpotensi kena pajak dan aspek-aspeknya? 

Apa saja pajak dana desa dalam acara padat karya tunai?

Bagaimana membedakan penerapan objek pajak atas item-item belanja di Desa secara mudah? 

Apakah dikenakan PPN, PPh atau kedua-duanya sekaligus? 

Lalu Berapa tarif pajak harus dipungut atau dipotong oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa selaku Wajib Pajak Pemerintah Desa.  Berapa persen belahan pajak dana desa?

Artikel ini sangat terkait juga dengan manajemen penatausahaan/pembukuan Kaur Keuangan pada Buku Pembantu Pajak (the taxation book). Karena secara khusus, transaksi belanja yang berakibat pada pajak harus tercatat dalam pembukuan tersebut.

Tabel Perhitungan Pajak Untuk Dana Desa (Potensi, Objek dan Tarif Pajak)

Berikut ini Tabel yang berisi contoh-contoh uraian belanja yang berpotensi Pajak atas Dana Desa, Penghitungan Objek Pajak dan Tarif Pajak-nya :

URAIAN BELANJA BER-POTENSI PAJAK	OBJEK PAJAK	TARIF PAJAK
PPh 21 (5%/6%)
Gaji/Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Gaji/Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Tunjangan Kepala Desa	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Tunjangan Perangkat Desa	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Tunjangan Staf Perangkat Desa	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Tunjangan BPD	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif RT/RW	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif LPM	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif Tokoh Agama	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif Tokoh Adat/Lembaga Adat	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif Guru Keagamaan	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif Guru PAUD	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Insentif Kader Kesehatan	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau Tim Pengadaan Barang/Jasa (TPBJ)	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Honorarium Pemateri/Narasumber/Pelatih/Ahli	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
uang rapat	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
uang transport	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
Upah Tenaga Kerja (Tukang, Pekerja)	PPh Pasal 21	5% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau memiliki NPWP; Atau 6% dari Penghasilan Netto diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) jikalau belum (tidak) memiliki NPWP
PPh 22 (1,5%/3%) dan PPN (10%)
Semen	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ; Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Aspal	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Besi	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kawat Beton	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Alat Tulis Kantor (ATK)	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Papan	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kayu	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Ember Cor	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Sekop	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Meteran Rool	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Spanduk	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Pakaian Dinas	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Mesin Printer	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Atap	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Cat	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Plamir Tembok	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Pipa	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kerosene	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Benang	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Keramik	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Jendela	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Bubungan	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kuas	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Ampelas	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
List Gypsum	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Gerobak Dorong	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Lem Pipa	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Elbow	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kloset	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kalsiborad	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Pintu	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kosen	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Profil Tank	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Mesin Pompa Air	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kuas Rool	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Bet Pimpong	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Kostum Olahraga	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Net Volly	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Bola Volly	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Makan Minum Rapat (bukan termasuk Katering)	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Net Takraw	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Bola Takraw	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Pakaian Training	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Mesin Jahit	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Selang Timbang	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Drone	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Sound System	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Alat-Alat Studio (Kamera, dan lain-lain)	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
kran air	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Bata merah	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Baud	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Plang Kegiatan	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Palu	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Linggis	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
Dan pembelian cloth (bahan, alat) lainnya	PPh Pasal 22 ; PPN	Jika belum (tidak) memiliki NPWP, maka tarif pajak dikenakan sebesar 1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN) ;
PPh 23
Sewa Mesin	PPh Pasal 23	2% dari harga jasa (tidak termasuk PPN);
Makanan dan Minuman Rapat (Jasa Katering)	PPh Pasal 23	2% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);
Pemeliharaan	PPh Pasal 23	2% dari harga jasa (tidak termasuk PPN);
Sewa Kendaraan	PPh Pasal 23	2% dari harga jasa (tidak termasuk PPN);
pembayaran jasa instalasi listrik	PPh Pasal 23	2% dari harga jasa (tidak termasuk PPN);
Sewa perlengkapan dan peralatan	PPh Pasal 23	2% dari harga jasa (tidak termasuk PPN);
PPh Final Pasal four ayat (2)
Sewa gedung dan jasa kostruksi	PPh Final Pasal four ayat (2)	10% dari Nilai Sewa
Dan lain-lain	PPh Final Pasal four ayat (2)	10% dari Nilai Sewa

Tabel Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dari Dana Desa (SSP dan SPT Pajak)

Berikut ini Tabel yang berisi pola penyetoran/pembayaran (SSP) dan pelaporan pajak (SPT Pajak), batas pembayaran dan batas pelaporan sesuai aturan perpajakan :

No.	Uraian	Surat Setoran Pajak	Laporan SPT	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1.	PPh Pasal 22	Lembar ke-1 = Rekanan ; dan Lembar ke-3 = Lampiran SPT	SPT Masa PPh 22 + Lampiran SSP Lbr ke-3	Pada hari yang sama dengan pembayaran	14 hari setelah in conclusion Masa Pajak; Sanksi Keterlambatan dikenakan:  Rp. 100.000,-
2.	PPh Pasal 21/23	Lembar ke-1= Bendaharawan Lembar ke-3= Lampiran SPT	SPT Masa PPh 21/23 + SSP Lbr ke-3 + BukPot lbr ke-2	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal twenty bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; Sanksi Keterlambatan dikenakan:  Rp. 100.000,-
3.	PPN	Lembar ke-1= Rekanan ; Lembar ke-3 = Lampiran SPT Masa PPN Rekanan (Dilaporkan)	SPT Masa PPN + SSP Lembar ke-5 dan Faktur Pajak Lembar ke-3	Sehari setelah pemungutan dilakukan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir ; Sanksi Keterlambatan dikenakan: Rp.500.000,-

Kesimpulan 

Seperti diketahui, kewajiban atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak anggaran dana desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Kaur Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi Kebendaharaan mengemban kewajiban atas perpajakan di desa. Dengan kata lain, Kaur Keuangan menjalankan keseluruhan peran dari Bendahara sebagaimana telah kami papar di artikel Bagaimana Nasib Bendahara Desa Dan Kaur Keuangan?

Juga sebagaimana disebutkan dalam Buku Bendahara Mahir Pajak, bahwa Bendahara pemerintah memiliki kedudukan yang sangat strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. 

'LIKE' dan 'SHARE' jikalau Sobat Desa menyukai artikel ini !

Bendahara pemerintah diberi amanat oleh perundang-undangan di bidang perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran PPh dan/atau PPN sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dananya berasal dari anggaran belanja negara. 

Tag terkait :

• pajak dana desa
• pajak dana desa pdf
• panduan perpajakan bendahara desa pdf
• juknis penggunaan dana desa 2017 pdf
• bayar pajak dana desa online
• pph dan ppn dana desa
• jurnal dana desa pdf
• pengelolaan dana desa pdf
• pph 23 dana desa
• juknis penggunaan dana desa 2018
• uu dana desa pdf
• pph 21 dana desa
• tata cara pemotongan pajak dana desa
• contoh penghitungan pajak dana desa
• berapa pajak dana desa
• cara bayar pajak dana desa online
• pajak dana dukungan desa
• pph pasal 21 dana desa
• apakah dana desa kena pajak
• pajak dana desa 2019
• efiling pajak 
• pajak pembelian barang dana desa
• ppn pph dana desa
• dana bagi hasil pajak ke desa
• aplikasi hitung pajak dana desa
• ebilling pajak
• prioritas penggunaan dana desa 2018 pdf
• pph pasal 22 dana desa
• apakah dana desa dikenakan pajak
• cara menghitung pajak pembelian barang dana desa
• pajak dana desa adalah
• cara hitung pajak dana desa
• dana desa yang kena pajak apa saja
• pph dana desa
• aplikasi pajak dana desa
• ppt
• pajak dana desa terbaru
• pajak sewa alat berat dana desa
• berapa persen belahan pajak dana desa
• cara menghitung ppn dan pph dana desa
• pajak dana desa berapa persen
• materi dana desa
• pajak dana desa 2018

Bagikan Artikel ini